Pada awal 2025, Panglima TNI mengeluarkan instruksi untuk mengintensifkan pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMS) di wilayah Papua, terutama di kawasan yang dinilai rawan konflik. Keputusan ini bukan sekadar respons operasional temporer, melainkan bagian dari postur strategis TNI dalam membangun ketahanan nasional yang komprehensif. OMS yang diperkuat ini mencakup tiga pilar utama: pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan bakti sosial kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh satuan-satuan teritorial. Dari perspektif keamanan dalam negeri, langkah ini merupakan upaya preventif-strategis untuk mengisi ruang-ruang kerentanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh aktor-aktor eksternal dalam skema proxy war. Alokasi anggaran TNI untuk kegiatan teritorial yang meningkat menjadi indikator kuat bahwa pendekatan ini dipandang sebagai investasi keamanan jangka panjang.
Redefinisi Peran Strategis TNI: Dari Fighter Menjadi Nation Builder
Intensifikasi OMS di Papua menandai pergeseran paradigma mendasar dalam doktrin peran TNI. Institusi ini tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai fighter yang bereaksi terhadap ancaman bersenjata, tetapi secara proaktif berperan sebagai nation builder, khususnya di daerah perbatasan dan rawan konflik. Signifikansi strategisnya terletak pada upaya memutus mata rantai yang menghubungkan ketidakpuasan masyarakat lokal dengan kepentingan geopolitik aktor eksternal. Dengan membangun jalan, puskesmas, atau program ekonomi mikro, TNI secara langsung mengatasi akar penyebab ketidakstabilan, yaitu ketimpangan pembangunan dan perasaan teralienasi. Pendekatan ini merupakan bentuk human security yang terintegrasi, di mana keamanan manusia (human security) menjadi prasyarat bagi keamanan negara (state security). Dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompetitif, Papua menjadi wilayah yang sangat strategis, sehingga membangun ketahanan masyarakat dari dalam adalah langkah krusial untuk mengamankan kedaulatan dan integritas teritorial.
Analisis Implikasi Kebijakan dan Tantangan Koordinasi
Implikasi kebijakan dari intensifikasi OMS ini multidimensi. Pada level doktrin, hal ini memerlukan penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan militer untuk mencakup kompetensi pembangunan dan komunikasi sosial. Pada level anggaran, peningkatan alokasi dana untuk kegiatan teritorial harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Namun, tantangan kebijakan yang paling krusial adalah menjaga koordinasi dan sinergi yang solid antara aparat TNI dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga sipil. Tanpa koordinasi yang efektif, program OMS berisiko tumpang tindih dengan program pembangunan pemerintah daerah atau kementerian seperti PUPR, Kesehatan, dan Desa. Tumpang tindih ini tidak hanya inefisien secara anggaran, tetapi juga berpotensi menimbulkan friksi birokrasi dan kebingunan di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibentuk mekanisme command and control terpadu yang melibatkan unsur sipil-militer (civic-military) untuk memastikan seluruh kegiatan tetap fokus pada tujuan akhir: stabilitas dan keamanan dalam negeri jangka panjang.
Lebih jauh, pendekatan OMS yang intensif juga membawa potensi risiko yang perlu diantisipasi. Risiko pertama adalah persepsi masyarakat terhadap militirisasi pembangunan, yang dapat kontra-produktif jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Risiko kedua adalah menjaga profesionalisme prajurit agar tetap pada koridor tugasnya sebagai pengayom masyarakat, tanpa terjerumus dalam dinamika politik lokal. Di sisi lain, peluang yang terbuka sangat signifikan. OMS yang sukses dapat menciptakan early warning system organik melalui kedekatan TNI dengan masyarakat, meningkatkan ketahanan wilayah terhadap infiltrasi ideologi separatis, dan memperkuat narasi nasionalisme berbasis kesejahteraan. Keberhasilan ini akan secara langsung mempersempit ruang gerak bagi aktor eksternal yang berpotensi memanfaatkan isu di Papua sebagai alat proxy war untuk melemahkan posisi Indonesia di kawasan.
Refleksi strategis ke depan menunjukkan bahwa intensifikasi OMS di Papua harus dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam strategi pertahanan forward presence dan preventive defense. Kebijakan ini selaras dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang memerlukan kawasan pedalaman dan perbatasan yang stabil dan produktif. Keberlanjutannya akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan lintas periode kepemimpinan dan kemampuan membangun kolaborasi yang genuine antara sektor keamanan dan sektor pembangunan. Pada akhirnya, efektivitas TNI sebagai nation builder akan diukur bukan hanya oleh berkurangnya insiden keamanan, tetapi lebih pada menguatnya ikatan sosial, ekonomi, dan politik antara masyarakat Papua dengan Republik Indonesia, yang merupakan pondasi paling kokoh untuk menghadapi segala bentuk ancaman, termasuk proxy war yang paling kompleks sekalipun.
