Ekspansi kerangka kerja AUKUS (Amerika Serikat, Inggris, Australia) ke dalam fase kedua, yang mulai melibatkan negara-negara mitra seperti Jepang dan berfokus pada kerja sama teknologi canggih di bidang hipersonik, cyber, dan kecerdasan buatan (AI), menandakan pergeseran signifikan dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Pergeseran ini tidak hanya memperdalam integrasi kapabilitas militer di antara anggota inti aliansi, tetapi juga berpotensi menarik negara-negara mitra tambahan ke dalam orbit teknologinya. Bagi Indonesia, dinamika ini menciptakan lingkungan keamanan yang lebih kompleks, di mana jaringan aliansi dan kemitraan yang tumpang tindih dapat menguji prinsip-prinsip netralitas dan kemandirian strategis yang menjadi landasan kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional.
Dilema Strategis Indonesia dalam Menghadapi Fragmentasi Kawasan
Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara yang bukan bagian dari AUKUS, Indonesia menghadapi dilema strategis yang nyata. Di satu sisi, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengakses teknologi pertahanan mutakhir guna mempercepat modernisasi militer dan menjaga kemampuan minimum essential force (MEF) di tengah dinamika keamanan yang berkembang pesat. Modernisasi militer, terutama di domain maritim, udara, dan siber, sangat krusial bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Di sisi lain, Jakarta memiliki kepentingan strategis untuk menjaga netralitas dan independensi politiknya, serta menghindari persepsi bahwa Indonesia beraliansi dengan satu blok yang secara eksplisit dirancang untuk menandingi pengaruh China.
Analisis geopolitik dari Lowy Institute menggarisbawahi risiko bahwa AUKUS dapat memicu perlombaan senjata di kawasan dan berpotensi memecah belah Asia Tenggara menjadi negara-negara yang 'pro-AUKUS' dan 'non-AUKUS'. Fragmentasi semacam ini akan sangat merugikan kepentingan Indonesia, yang selama ini menjadi pendorong utama kohesi dan sentralitas ASEAN. Implikasinya jelas: sentralitas ASEAN—prinsip bahwa kawasan harus menjadi pemain utama dalam arsitektur keamanannya sendiri—dapat tererosi jika negara-negara anggotanya secara individual tertarik untuk bergabung atau bekerja sama erat dengan aliansi eksternal seperti AUKUS. Indonesia, sebagai kekuatan sentral di ASEAN, memiliki tanggung jawab untuk mencegah fragmentasi ini.
Implikasi Kebijakan dan Peluang Kerja Sama Teknis Terbatas
Implikasi strategis utama bagi Indonesia adalah perlunya pendekatan yang hati-hati dan sangat terukur dalam memetakan area potensial untuk kerja sama militer dengan anggota AUKUS. Pendekatan ini harus mampu memisahkan kerja sama teknis dan operasional dari komitmen politik yang mengikat. Contoh konkret yang dapat dieksplorasi mencakup partisipasi dalam latihan militer multilateral yang bersifat teknis dan tematik, seperti latihan anti-kapal selam (ASW) di perairan kepulauan Indonesia, atau pelatihan dan pertukaran informasi di bidang keamanan siber dan pertahanan maritim. Bentuk kerja sama militer seperti ini memungkinkan TNI untuk meningkatkan kapabilitas dan interoperabilitasnya tanpa harus mengikatkan diri secara politis pada agenda strategis AUKUS.
Di tingkat regional, Indonesia harus memperkuat dan secara konsisten menyampaikan pesan diplomatik kepada sesama negara anggota ASEAN tentang pentingnya menjaga kesatuan dan sentralitas kawasan dalam menanggapi dinamika aliansi eksternal. Diplomasi pertahanan Indonesia perlu menekankan bahwa respon kolektif ASEAN terhadap perkembangan seperti AUKUS haruslah berdasarkan pada kepentingan bersama untuk menjaga stabilitas, menghindari polarisasi, dan memajukan arsitektur keamanan inklusif yang terbuka untuk semua negara besar. Strategi ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang 'bebas dan aktif', namun dalam penerapannya memerlukan ketegasan dan koordinasi yang lebih kuat di antara negara-negara ASEAN.
Ke depan, potensi risiko bagi Indonesia adalah terjebak dalam kompetisi strategis antara AS dan China, di mana setiap langkah kerja sama pertahanan dengan pihak satu dapat ditafsirkan sebagai sikap bermusuhan oleh pihak lainnya. Namun, terdapat pula peluang. Pergeseran fokus AUKUS ke teknologi canggih mungkin membuka ruang untuk dialog keamanan baru mengenai norma, tata kelola, dan pengendalian senjata di domain siber, ruang angkasa, dan AI. Indonesia dapat memposisikan diri sebagai fasilitator dialog semacam itu di kawasan, dengan tetap menjaga fokus pada peningkatan kapabilitas pertahanan nasionalnya secara mandiri dan berkelanjutan.
