Peringatan Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Letjen TNI A. G. Prasetyo, tentang ancaman proxy war dan hybrid warfare yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa tidak datang dari ruang hampa. Pernyataan ini muncul dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang semakin dinamis dan penuh kompetisi, di mana Indonesia—dengan posisi strategis dan sumber daya alamnya yang melimpah—menjadi arena tarik-menarik pengaruh kekuatan-kekuatan besar. Ancaman ini menggambarkan pergeseran paradigma dari bentuk peperangan konvensional menuju konflik asimetris yang memanfaatkan kerentanan domestik suatu negara sebagai titik lemahnya.
Anatomi Ancaman: Mengurai Bentuk dan Medium Serangan Kontemporer
Secara analitis, kedua konsep ancaman ini saling tumpang tindih namun memiliki dimensi yang khas. Proxy war atau perang proksi mengindikasikan keterlibatan pihak ketiga yang bertindak atas nama atau didukung oleh aktor negara lain untuk mencapai tujuan strategis di wilayah target, sambil menghindari keterlibatan langsung dan konfrontasi terbuka. Di sisi lain, hybrid warfare menggabungkan beragam instrumen kekerasan dan non-kekerasan—mulai dari operasi militer terbatas, perang siber, serangan ekonomi, hingga perang informasi dan propaganda—secara simultan untuk mencapai keunggulan strategis. Pemanfaatan isu-isu identitas seperti agama, etnis (SARA), dan perbedaan politis menjadi senjata utama untuk menciptakan polarisasi dan ketidakstabilan sosial. Media sosial telah mengamplifikasi ancaman ini, mengubah perang informasi menjadi arena yang massif, cepat, dan sulit dikendalikan.
Signifikansi strategis dari peringatan ini sangat besar bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang multikultural dan demokratis, Indonesia memiliki keragaman yang merupakan kekuatan namun juga potensi kerentanan jika dieksploitasi. Ancaman ini secara langsung menargetkan fondasi Ketahanan Nasional, khususnya di pilar ideologi, politik, sosial, dan budaya. Analisis menunjukkan bahwa serangan hybrid warfare dan proxy war tidak bertujuan untuk merebut wilayah secara fisik pada tahap awal, melainkan untuk melemahkan legitimasi pemerintah, merusak kohesi sosial, dan pada akhirnya mengarah pada perubahan kebijakan atau pemerintahan yang sesuai dengan kepentingan aktor eksternal. Ini menjadikan ancaman tersebut sebagai isu keamanan eksistensial non-tradisional.
Menuju Postur Pertahanan Komprehensif: Implikasi Kebijakan dan Strategi
Respons yang diungkapkan oleh pimpinan TNI mengarah pada perlunya pendekatan yang holistik dan multidimensi. Implikasi kebijakan yang utama adalah perlunya pergeseran dari strategi pertahanan yang berfokus secara berlebihan pada kekuatan militer konvensional menuju suatu strategi keamanan nasional yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan doktrin Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Pengembangan kapasitas information warfare dan cyber defense menjadi kebutuhan mendesak bagi TNI dan instansi pemerintah terkait, guna melawan disinformasi dan propaganda secara efektif. Namun, upaya institusional harus diimbangi dengan upaya membangun ketahanan dari akar rumput.
Komponen krusial dari strategi ini adalah peningkatan kesadaran nasional dan literasi digital masyarakat. Masyarakat yang kritis, melek informasi, dan memiliki imunitas ideologi Pancasila yang kuat merupakan garis pertahanan pertama yang paling efektif melawan narasi-narasi pemecah belah. Oleh karena itu, kerja sama sinergis antara kementerian/lembaga (Kemendikbudristek, Kominfo), TNI/Polri, masyarakat sipil, dan dunia pendidikan menjadi keharusan untuk memformulasikan program yang sistematis. Pertahanan dalam konteks hybrid warfare adalah tentang mempertahankan ruang publik dan kesadaran kolektif.
Ke depan, Indonesia menghadapi sejumlah risiko dan peluang. Risiko terbesar adalah jika mitigasi ancaman ini hanya dianggap sebagai tugas militer semata, tanpa partisipasi aktif seluruh komponen bangsa. Fragmentasi respon antar-lembaga dan rendahnya literasi digital dapat memperbesar kerentanan. Di sisi lain, peluang terletak pada kemampuan Indonesia untuk menjadikan ancaman ini sebagai momentum memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh, memperdalam integrasi nasional, dan meningkatkan diplomasi untuk mencegah negara lain menggunakan wilayah Indonesia sebagai medan proxy war. Refleksi strategis yang diperlukan adalah bahwa kemenangan dalam menghadapi proxy war dan hybrid warfare tidak diukur dengan jumlah senjata, tetapi dengan kokohnya persatuan bangsa, resiliennya institusi negara, dan kematangan masyarakat dalam menyikapi dinamika informasi global.
