Eskalasi konflik AS-Israel dengan Iran pada Februari 2026, yang ditandai operasi militer 'Epic Fury' dan 'Roaring Lion' serta tewasnya pemimpin Iran Ali Khamenei, telah mendemonstrasikan bentuk baru peperangan abad ke-21. Melampaui dimensi fisik, konflik ini secara mendasar merupakan kontestasi teknologi strategis, di mana keunggulan presisi tinggi berbasis kecerdasan buatan (AI) berhadapan dengan strategi asimetris berupa serangan drone berbiaya rendah dan operasi siber. Dampak ekonomi langsung terasa global, termasuk bagi Indonesia, melalui lonjakan harga minyak mentah hingga US$113 per barel yang memberikan tekanan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fenomena ini bukan sekadar gejolak energi, melainkan indikasi kerentanan sistemik negara-negara berkembang dalam arsitektur ekonomi-teknologi global yang semakin terfragmentasi.
Mengurai Konteks Strategis: Interdependensi yang Dipersenjatai
Konsep 'weaponized interdependence' (Farrell & Newman, 2019) menjadi lensa kritis untuk memahami dinamika konflik kontemporer. Konsep ini menjelaskan bagaimana jaringan global di bidang ekonomi, teknologi, dan informasi—seperti rantai pasok semikonduktor, sistem pembayaran lintas batas, dan aliran data digital—dapat diubah menjadi alat koersi dan perang oleh negara-negara yang menguasai simpul-simpul kritisnya. Dalam konflik AS-Iran, sanksi teknologi Amerika Serikat berfungsi sebagai instrumen weaponized interdependence untuk membatasi kemampuan tekno-militer Iran. Namun, respons Iran, yang didukung oleh teknologi alternatif dari China dan Rusia, menunjukkan lahirnya ekosistem teknologi paralel yang memicu fragmentasi tata kelola standar global di bidang AI, semikonduktor, dan pusat data.
Signifikansi strategis bagi Indonesia sangat dalam. Sebagai negara kepulauan dengan ekonomi besar yang sangat bergantung pada impor energi dan teknologi tinggi, Indonesia terjepit dalam persaingan teknologi antara blok-blok geopolitik. Ketergantungan pada impor semikonduktor, perangkat lunak kritis, dan infrastruktur digital asing menciptakan titik kelemahan strategis. Tanpa kedaulatan di ranah ini, Indonesia menjadi rentan terhadap potensi sanksi sepihak, gangguan rantai pasok yang dimotivasi secara politik, eksploitasi data kedaulatan oleh pihak asing, dan serangan siber terhadap infrastruktur vital seperti jaringan listrik, perbankan, dan transportasi.
Membangun Kedaulatan Teknologi: Imperatif Strategis Indonesia
Menghadapi realitas geopolitik baru ini, pencapaian kedaulatan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah imperatif strategis untuk menjamin ketahanan nasional dan otonomi kebijakan. Kedaulatan teknologi mengacu pada kapasitas sebuah negara untuk mengembangkan, mengadopsi, dan mengatur teknologi kritis tanpa bergantung secara berlebihan pada pihak eksternal yang dapat menggunakan ketergantungan tersebut sebagai alat tekanan. Implikasi kebijakannya bersifat multidimensi, mencakup pertahanan, keamanan, ekonomi, dan diplomasi.
Rekomendasi kebijakan yang bersifat mendesak meliputi: Pertama, diversifikasi dan penguatan rantai pasok teknologi kritis. Ini dapat dilakukan melalui percepatan kemitraan strategis seperti kolaborasi Danantara-Arm dalam desain semikonduktor, serta eksplorasi kemitraan dengan pemain non-tradisional lainnya. Kedua, peningkatan investasi yang masif dan berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang-bidang kritis seperti kecerdasan buatan pertahanan, keamanan siber, energi terbarukan, dan infrastruktur data nasional yang terlindungi. Ketiga, penguatan diplomasi teknologi aktif di forum multilateral seperti ASEAN, G20, BRICS+, dan International Telecommunication Union (ITU) untuk membentuk norma dan standar global yang lebih inklusif dan adil. Keempat, pembangunan ketahanan sistemik infrastruktur vital negara melalui skema audit keamanan siber berkelanjutan, pembentukan cadangan strategis komponen kritis, dan pengembangan kapasitas respons cepat terhadap serangan digital.
Ke depan, potensi risiko terbesar bagi Indonesia adalah stagnasi dalam upaya membangun kemandirian teknologi, yang akan memperdalam kerentanannya. Fragmentasi tata kelola teknologi global juga berisiko memaksa Indonesia untuk 'memilih pihak', yang dapat membatasi ruang gerak kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Di sisi lain, terdapat peluang strategis. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dapat dimanfaatkan untuk membentuk blok kolektif yang memperjuangkan akses teknologi yang adil dan pengembangan kapasitas regional. Momentum transisi energi juga membuka peluang untuk lompatan teknologi (leapfrogging) dalam pengembangan energi terbarukan dan grid pintar yang berdaulat. Pada akhirnya, kedaulatan teknologi adalah fondasi bagi kedaulatan nasional di era digital. Investasi hari ini di bidang R&D, pendidikan sains dan teknologi, serta kemitraan strategis yang cerdas, akan menentukan posisi dan ketahanan Indonesia dalam peta geopolitik dan ekonomi global yang semakin kompetitif dan tidak pasti di dekade-dekade mendatang.
