Dinamika kerjasama pertahanan di lingkungan ASEAN saat ini menghadapi ujian fundamental terkait kohesi internal dalam menghadapi tekanan eksternal. Meskipun telah berhasil membangun kerangka kerja melalui forum seperti ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus, efektivitas kolektif organisasi ini semakin dipertanyakan. Penyebab utamanya adalah tarikan strategis dari rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, yang memaksa negara-negara anggota untuk mengedepankan kepentingan keamanan nasional bilateral. Contoh konkret seperti Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Tingkat Lanjut (EDCA) Filipina dengan AS dan kedekatan strategis Kamboja dengan Tiongkok mengindikasikan munculnya garis patahan dalam solidarity regional. Praktik ini, meski legal dalam konteks hukum internasional, secara substansial mengubah lanskap keamanan dengan menanamkan kepentingan dan pengaruh kekuatan besar ke dalam struktur internal ASEAN.
Persaingan AS-China sebagai Variabel Internal Keamanan ASEAN
Persaingan strategis AS-Tiongkok telah berevolusi dari fenomena eksternal menjadi variabel internal yang signifikan dalam kalkulasi keamanan dan pertahanan setiap negara anggota ASEAN. Kedua kekuatan besar secara sistematis membangun jaringan hubungan pertahanan bilateral melalui mekanisme bantuan militer, akses fasilitas strategis, dan transfer teknologi. Dinamika ini menghasilkan konflik kepentingan antara komitmen eksternal yang spesifik dan upaya menjaga kohesi serta centrality ASEAN sebagai entitas kolektif. Isu Laut Tiongkok Selatan menjadi termometer yang jelas memaparkan fragmentasi respons regional, di mana upaya respons kolektif kerap sulit terwujud akibat perbedaan tingkat ketergantungan ekonomi dan keamanan negara anggota terhadap salah satu kekuatan besar.
Fragmentasi ini mengancam kapasitas ASEAN untuk bertindak sebagai satu kesatuan yang memiliki otonomi strategis dalam menetapkan agenda keamanan regional. Hilangnya otonomi strategis kolektif ini berpotensi menurunkan centrality ASEAN dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik, menjadikan organisasi lebih sebagai forum konsultatif daripada aktor yang mampu mengarahkan norma dan mengelola konflik. Risiko ini bersifat struktural dan akan menentukan kemampuan ASEAN dalam menghadapi kompleksitas tantangan keamanan masa depan.
Implikasi Strategis: Ancaman terhadap Otonomi dan Imperatif bagi Indonesia
Bagi Indonesia, sebagai negara poros dan kekuatan pendiri ASEAN, erosi solidarity ini merupakan ancaman strategis tingkat pertama. Ancaman utamanya bukan terletak pada hak negara anggota untuk melakukan kerja sama bilateral yang sah, melainkan pada melemahnya kemampuan ASEAN secara kolektif untuk mempertahankan otonomi strategis dan mengelola lingkungan keamanannya sendiri secara mandiri. Jika tren fragmentasi ini berlanjut tanpa upaya penyeimbangan, ASEAN berisiko mengalami reduksi fungsi menjadi sekadar forum dialogis tanpa otoritas substantif dalam mencegah eskalasi atau mengelola konflik.
Kondisi ini berpotensi menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai proxy arena bagi persaingan kekuatan besar, sebuah skenario yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang menekankan inklusivitas dan kepemimpinan kawasan (centrality). Oleh karena itu, terdapat imperatif strategis bagi Indonesia untuk memainkan peran kepemimpinan yang lebih aktif dan konstruktif dalam memperkuat fondasi kerjasama pertahanan intra-ASEAN. Kepemimpinan ini harus diarahkan untuk membangun kapasitas keamanan kolektif yang berorientasi pada kebutuhan regional, bukan kepentingan eksternal.
Analisis Risiko dan Peluang Ke Depan: Risiko utama adalah meningkatnya fragmentasi lanskap keamanan yang dapat memicu ketidakstabilan dan menurunkan kapasitas ASEAN sebagai penentu norma. Namun, peluang tetap ada jika negara-negara anggota, dengan kepemimpinan Indonesia, dapat mengembangkan mekanisme kerjasama praktis yang mendorong interdependensi keamanan positif, seperti pengembangan sistem informasi maritim bersama atau latihan militer multilateral yang fokus pada tantangan kawasan. Kunci suksesnya adalah membangun trust dan menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan kolektif ASEAN memberikan nilai keamanan yang lebih tinggi dan lebih stabil bagi setiap anggota daripada aliansi bilateral eksklusif dengan kekuatan besar.
Refleksi akhir mengarah pada kebutuhan rekalibrasi strategi Indonesia dalam mempertahankan centrality ASEAN. Ini bukan hanya tentang diplomasi, tetapi juga tentang membangun infrastruktur keamanan kolektif yang tangible. Indonesia perlu mengadvokasi dan memimpin inisiatif yang membuat solidarity menjadi lebih bernilai secara operasional bagi semua anggota, sehingga kepentingan nasional masing-masing negara dapat terakomodasi dalam kerangka kolektif yang kuat dan otonom.
